Jombang, Informasipro- Pertemuan penting antara Dewan Pendidikan Jombang (DPJ) bersama Bupati Jombang, Abah Warsubi, dan Wakil Bupati pada Rabu, 24 September 2025, di Swagata Pendopo Kabupaten Jombang, menandai babak baru dalam upaya penguatan kualitas pendidikan di kota santri ini. Acara diawali dengan sambutan Ketua Dewan Pendidikan Jombang, Bapak Cholil Hasym, yang memaparkan rangkuman kegiatan DPJ selama kurang lebih satu setengah bulan terakhir. Berbagai aktivitas pendampingan, pengawasan, hingga kajian pendidikan telah dijalankan sebagai bentuk nyata komitmen DPJ terhadap dunia pendidikan di Jombang.
Bupati Jombang, Abah Warsubi, dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan Dewan Pendidikan. “Kita awasi bersama agar anak-anak didik mendapatkan pelayanan yang baik,” ujarnya dengan penuh penekanan. Harapan ini bukan sekadar slogan, tetapi menjadi instruksi moral agar DPJ hadir sebagai mitra strategis dalam mengawal kebijakan pendidikan.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyoroti beberapa isu krusial yang masih menghantui dunia pendidikan di Jombang. Di antaranya, adanya praktik pungutan liar di sejumlah sekolah, pelayanan MBG (Makan Bergizi Gratis) yang masih dinilai kurang maksimal, serta kasus penahanan ijazah yang kerap merugikan hak peserta didik. Selain itu, Bupati juga meminta adanya kajian ulang mengenai penerapan sekolah enam hari, keberlangsungan kurikulum diniyah, hingga penguatan program pendidikan karakter.
Tak kalah penting, Abah Warsubi menegaskan bahwa Jombang harus melangkah menuju predikat kabupaten layak anak. Hal ini selaras dengan program besar Dewan Pendidikan Jombang “Gerakan Peduli Anak Sekolah” yang tengah digalakkan. Bupati berharap, Dewan Pendidikan tidak sekadar menjadi lembaga penerima aduan, tetapi mampu menjadi support system aktif yang bergerak cepat mendeteksi persoalan di lapangan sebelum mencuat menjadi keluhan masyarakat luas.
Menjawab tantangan tersebut, Dewan Pendidikan Jombang berencana meluncurkan layanan pengaduan berbasis online atau hotline service. Layanan ini diharapkan mampu mempercepat respon terhadap masalah pendidikan sekaligus menjadi kanal transparansi publik. Dengan adanya layanan ini, masyarakat bisa lebih mudah melaporkan berbagai bentuk penyimpangan, ketidakadilan, atau kelalaian dalam layanan pendidikan.
Kinerja Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang tidak dapat dipandang sebatas respons sesaat terhadap problematika yang muncul di lapangan. Lebih dari itu, Dewan Pendidikan hadir sebagai organisasi independen yang berdiri di atas pijakan visi dan misi strategis untuk mewujudkan sistem pendidikan Jombang yang berkualitas, berkeadilan, dan berdaya saing. Independensi ini menegaskan bahwa setiap langkah, kebijakan, dan rekomendasi yang dihasilkan bukanlah reaksi spontan, melainkan bagian dari agenda yang telah dipetakan secara sistematis.
Dengan demikian, keberadaannya bukan sekadar “pemadam kebakaran” bagi masalah-masalah yang muncul, tetapi lebih sebagai arsitek kebijakan publik pendidikan yang berorientasi jangka panjang.
Komitmen ini sekaligus menunjukkan bahwa Dewan Pendidikan Jombang menjalankan fungsi strategisnya dengan kesadaran penuh, menjaga jarak dari kepentingan pragmatis, serta meneguhkan diri sebagai penggerak utama lahirnya ekosistem pendidikan yang bermutu, relevan, dan berkelanjutan bagi generasi masa depan Jombang.
Pertemuan di Swagata ini tidak hanya sebatas forum formal, melainkan menjadi momentum penting untuk merajut komitmen bersama. Sinergi antara pemerintah daerah, Dewan Pendidikan, dan masyarakat adalah kunci agar wajah pendidikan Jombang semakin maju, bersih dari praktik tidak terpuji, serta mampu mencetak generasi yang unggul dan berkarakter.
Langkah konkret yang disampaikan Bupati dan ditindaklanjuti oleh Dewan Pendidikan menegaskan bahwa Jombang tidak ingin pendidikan berjalan sekadar rutinitas administratif. Pendidikan adalah ruang pembentukan karakter dan masa depan anak bangsa. Oleh karena itu, segala bentuk penyimpangan diberantas, dan kualitas pelayanan terus ditingkatkan.
Dengan adanya dukungan penuh dari kepala daerah dan keterlibatan Dewan Pendidikan yang semakin proaktif, harapan besar mengemuka: Jombang mampu menjadi barometer pendidikan di Jawa Timur, bahkan di tingkat nasional. Pertemuan ini seakan menjadi penanda bahwa pendidikan bukan hanya urusan sekolah dan guru, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.
